Keamanan Data dan TI, Isu Luar Biasa dari Era Keterbukaan Informasi Publik

Indonesia yang bebas korupsi menjadi mimpi dan harapan dari lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kalimat tersebut ditegaskan oleh Romanus Ndau Lendong, Ketua Komisi Informasi Pusat pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kelembagaan PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di Salatiga (23/48).
“Visi besar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah membangun mimpi baru Indonesia yang lebih maju, lebih terbuka, lebih partisipatif dan bebas korupsi. Jantung dari mimpi itu adalah Badan Publik”, ujar Romanus.
Pria kelahiran Manggarai, NTT ini juga mengutarakan bahwa badan publik harus mampu memberikan layanan informasi yang terbaik bagi masyarakat agar masyarakat bersedia ikut mengawasi kinerja badan publik. Informasi tentang akuntabilitas kinerja badan publik yang mudah diakses dan dikontrol oleh masyarakat akan mencegah perilaku penyimpangan oleh aparat pemerintahan. Pelayanan informasi tersebut haruslah berpegang pada regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, setiap PPID Badan Publik wajib menyusun Standart Operational Procedure (SOP) sebagai petunjuk pelaksanaan kinerja sehari-hari.
Acara yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah di Hotel Grand Wahid itu dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Dadang Somantri yang mewakili dan membacakan secara utuh sambutan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Dadang mengemukakan bahwa informasi menjadi hak seluruh warga negara Indonesia, maka setiap lembaga negara yang dibiayai oleh APBN dan atau APBD, baik pemerintah maupun non pemerintah wajib menyampaikan informasi kepada publik secara transparan terkait kegiatan, program, dan kebijakan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan. Kewajiban tersebut menjadi tugas utama dari PPID di masing-masing badan publik. Tugas tersebut juga merupakan bagian dari upaya mengedukasi masyarakat tentang program dan capaian pembangunan.
Ia juga berpesan bahwa penyampaian informasi publik melalui berbagai media, terutama website tidak hanya mempertimbangkan masalah kelengkapan, akurasi, tampilan yang menarik, serta kebaruan informasi, tapi juga pengamanan teknologi informasi yang digunakan. Masalah keamanan teknologi informasi ini merupakan tanggung jawab setiap SKPD. Pembobolan website dan aplikasi serta kebocoran data milik instansi pemerintah saat ini menjadi isu luar biasa yang dapat berdampak merugikan baik secara individual maupun organisasi. Pembangunan sistem (website dan aplikasi) harus mencakup anggaran untuk melakukan assessment atau penilaian resiko keamanan informasinya.
“Masing-masing SKPD bertanggung jawab untuk mengontrol bahwa sistem IT nya benar-benar safe, karena (teknologi informasi) kita sudah terintegrasi, khususnya di jateng prov. Setiap data yang kita miliki harus diamankan karena harganya mahal. Ini adalah isu luar biasa. Ke depan seluruh data akan kita masukkan ke dalam single data system. Di sinilah yang dikatakan bahwa keterbukaan informasi tidak bugil. Setiap SKPD harus mengagendakan assessment terhadap website nya minimal dua kali dalam setahun. Itu sudah bagus”, tegas Dadang.
Dalam kesempatan tersebut, Dadang juga menyampaikan perlunya setiap SKPD untuk terus memperbarui data-data dan informasi serta hasil-hasil pembangunan yang dimilikinya untuk disajikan kepada masyarakat. Data-data tersebut kini dapat dengan mudah diakses oleh publik melalui aplikasi Jateng Slim, Sistem Layanan Informasi Mobile.
“Aplikasi Jateng Slim ini bisa didonlot di playstore. Saat ini baru tahap pertama. Harapannya adalah Jawa Tengah dalam Genggaman. Anda mau ke mana pun sudah ada di saku. Semua data dan informasi tentang Jawa Tengah nantinya dapat dilihat disana oleh masyarakat serta oleh Pak Gub. Keberhasilan Jateng Slim akan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan data dan informasi dari masing-masing PPID Pembantu di Badan Publik. Dengan Jateng Slim Pak Gub bisa langsung melihat ada nggak progress datanya,” pungkas Dadang.
Selain Ketua Komisi Informasi Pusat, penyelenggara juga menghadirkan Siti Azizah, S.H, M.H, Asisten Ahli Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro, S.Sos (Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah) serta Widi Nugroho, S.AP, Direkur Pattiro Semarang, sebagai narasumber Bimtek. Selain itu Tubayanu, AP, M.Si (Sekretaris PPID Utama) juga turut menjadi narasumber pada Bimtek tersebut. Acara yang diselenggarakan hingga hari Jumat (24/8) tersebut diikuti oleh 102 peserta yang terdiri atas perwakilan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dari seluruh SKPD Provinsi Jawa Tengah, BUMD Provinsi Jawa Tengah dan PPID Utama Kab/Kota se-Jawa Tengah.
Dari seluruh PPID Pembantu di Provinsi Jawa Tengah, kurang dari 50% termasuk sebagai PPID yang bersifat tidak informatif. Agregat ini menunjukkan adanya tren positif implementasi keterbukaan informasi publik oleh badan publik terutama dalam hal penyampaian informasi publik melalui website masing-masing badan publik. (Tina/Riza – Diskominfo Prov. Jateng).

By | 2018-08-30T09:43:03+00:00 August 24th, 2018|Berita|0 Comments

Leave A Comment