Makin Erat Gandeng Bupati/ Wali Kota

Jakarta – Usai dilantik di Istana Negara, Rabu (5/9) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo – Taj Yasin Maimoen mendapat titipan khusus dari Presiden Joko Widodo. Selain melakukan pembangunan sumber daya manusia, Ganjar – Yasin diminta untuk terus mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan penerapan konsep perekonomian kerakyatan tersebut bakal dia jalankan berbasis ekonomi lokal. Bukan sekadar pelaku, namun tetap mengedepankan kearifan lokal.

“Ada tiga hal yang sudah kita lakukan selama ini. Pertama potensi yang ada itu mereka mesti dipastikan butuh pengetahuan dan keterampilan, kedua butuh akses modal, ketiga butuh pendampingan,” kata Ganjar yang didampingi Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen.

Namun penerapan perekonomian kerakyatan berbasis kearifan lokal tersebut bakal dipadu oleh Ganjar dengan perkembangan teknologi. Hal tersebut dilakukan agar produk di Jawa Tengah mampu melakukan akselerasi yang kuat di pasar.

“Nah pendampingan itulah untuk QC (quality control) agar kita bisa masuk pada standart pasar yang memang publik itu menghendaki produk-produk yang bagus. Jadi sisi ekonomi yang akan kita buat itu,” katanya.

Untuk menjalankan itu Ganjar tidak akan membiarkan jajarannya diam diri. Oleh karena itu, dia minta pada agar pelaku ekonomi di Jawa Tengah mampu menyesuaikan kemampuan diri dan kualitas produk dengan zaman.

“Pemerintah membantu pemasaran dan itu tidak cukup dengan cara konvensional. itu mesti menggunakan teknologi informasi yang bagus untuk memperkenalkan produk-produk,” katanya.

Selain persoalan perekonomian kerakyatan, Ganjar dan Gus Yasin juga diwanti-wanti soal investasi. Karena menurut Ganjar negara tidak mungkin sendirian mengatasi itu.

“Perizinan murah, mudah murah cepat kalau di Jawa Tengah. Tapi integritas tidak boleh hilang. Itu yang disampaikan,” katanya.

Atas dua pesan tersebut, Ganjar mengaku secara moral apa yang disampaikan Presiden merupakan sebuah peringatan besar agar semua pihak menggeruduk pembangunan perekonomian. Untuk itu Ganjar akan semakin erat menggandeng bupati dan wali kota dalam upaya itu.

“Itu suatu meriam untuk para gubernur, ini bazoka. PP Nomor 33 tahun 2018 (tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat), di mana gubernur boleh memberikan penghargaan sekaligus boleh memberikan sanksi. Maka kita ingin bangun integritas government, sudah kita usulkan apa yang perlu diperbaiki dalam perencanaan anggaran pelaksanaan monitoring evaluasi. Ini engineral yang akan kita ciptakan,” katanya. (Prov Jateng)

By | 2018-09-06T10:50:39+00:00 September 5th, 2018|Berita|0 Comments

Leave A Comment