Perubahan Paradigma Pasca Undang-Undang tentang KIP

Semarang-Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah melaksankan Uji Konsekuensi Informasi Publik yang Dikecualikan serta Penandatanganan Berita Acara Informasi yang Dikecualikan Tahun 2018 di Ruang Rapat Gedung A BPPD Lantai 4, Senin (13/8).

“Kalau dulu itu semua(informasi)nya tertutup, hanya sedikit sekali yang dibuka, tetapi pasca Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 semua(informasi) terbuka, hanya sedikit saja yang boleh ditutup. Kita mau tidak mau mengikuti aturan ini dan yang boleh ditutup pun sudah diatur di pasal 17,” beber Sekretaris PPID Utama Provinsi Jawa Tengah, Tubayanu, AP, M.Si selaku narasumber.

Tubayanu menegaskan, jika tidak ada landasan hukum dalam hal ini Undang-Undang yang mengatakan bahwa sesuatu itu rahasia, maka kita tidak perlu menutup-nutupi, tidak perlu mengecualikan dan seterusnya.

By | 2018-08-13T18:18:29+00:00 August 13th, 2018|Berita|0 Comments

Leave A Comment