Rapat Koordinasi PPID BUMD se-Jawa Tengah

Semarang – Terdapat 14 poin informasi yang wajib dipublikasikan oleh BUMD sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris PPID Utama Provinsi Jawa Tengah Tubayanu, AP, M.Si saat Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan PPID BUMD se-Jawa Tengah, di Ruang Rapat PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah, Senin (29/10).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua PPID Utama Provinsi Jawa Tengah Dadang Somantri dan diikuti 11 BUMD. Hadir selaku narasumber adalah Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Drs. Sosiawan,  Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah diwakili oleh Kabag BUMD Haerudin, SH, MH serta Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah diwakili oleh Kasubbag Pengkajian Produk Hukum Amaliya Rahman, SH, M.Kn.

“Jika data atau informasi BUMD terkelola dengan baik maka dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi serta mengetahui hasil kinerja pembangunan BUMD. Tentunya didukung dengan sistem pelayanan dan pengamanan informasi publik yang baik” ungkap Dadang.

Peranan PPID sangat penting dalam menginformasikan kebijakan, program dan kegiatan serta hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat. Lembaga-lembaga yang dibiayai APBN, APBD Provinsi atau Kabupaten/ Kota, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah, wajib menyampaikan informasi kepada publik secara transparan terkait kegiatan, program, dan kebijakan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan termasuk BUMD.

Biro Perekonomian telah mendorong kesepakatan untuk penguatan sinergi pengelolaan BUMD untuk meningkatkan PAD dan transparansi secara internal dan eksternal. “Tidak perlu ada data/informasi yang ditutup-tutupi supaya masyarakat mengetahui apa yang telah dikerjakan baik dari segi pendapatan, keuntungan, dan deviden untuk dipublikasikan”. beber Haerudin.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Drs. Sosiawan, Badan Pubik wajib menyediakan,  memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik , selain informasi yang dikecualikan. “BUMD selaku Badan Publik wajib membuka dan menyebarluaskan informasi publik karena keterbukaan merupakan sebuah keniscayaan”. ungkap Sosiawan.

Berdasarkan pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 bahwa Ruang Lingkup Badan Publik antara lain terdiri atas BUMD. “Karena dasar pendirian adalah Perda dan terdapat penyertaan modal maka BUMD harus tunduk kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik” ungkap Amaliya.

 

By | 2018-10-29T23:30:00+00:00 October 29th, 2018|Berita|0 Comments

Leave A Comment