SEMARANG – Seluruh pemerintah kabupaten kota di Jawa Tengah, saat ini sudah mulai menyiapkan anggaran jaring pengaman sosial melalui realokasi dan refocussing anggaran, untuk mengatasi dampak wabah covid-19.

Pada rapat melalui video conference dengan Pj Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Selasa (31/03/2020), Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Boyolali, Widodo menyampaikan, pihaknya menyiapkan jaring pengaman sosial untuk seribu KK. Per KK rencanananya diberikan Rp150.000. Selain menyiapkan anggaran untuk dampak Covid 19, Pemkab Boyolali juga mencadangkan anggaran untuk kebutuhan bencana erupsi Merapi.

Untuk Kabupaten Batang, Jaring Pengaman Sosial yang disiapkan sebesar Rp78 miliar. Bantuan dirancang diberikan selama dua bulan. Per KK akan mendapatkan Rp250.000

“Kita kemarin merencanakan Jaring Pengaman sosial sekitar Rp78 miliar. Kita rencanakan dua bulan ke depan, kita sesuaikan dengan bantuan pangan non tunai,” tutur Asisten Perekonomian Kabupaten Batang, Wondhi Rukhi

Di Kabupaten Cilacap, Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Farid Maruf mengatakan, jaring pengaman sosial dilakukan antara lain dengan menyiapkan beras sebanyak 30 ton dan anggaran sebesar Rp1 miliar yang diambilkan dari Dinas Sosial.

“Anggaran itu untuk PDP, dan kalau perlu untuk yang ODP,” ujarnya.

Pj Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Herru Setiadhie, menyampaikan, langkah itu sesuai dengan komitmen di tingkat nasional. Karenanya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap kepada ketua TAPD atau unsur TAPD melaporkan kepada kepala daerah untuk merancang refocussing dan realokasi APBD dalam rangka menangani pandemik covid atau pandemik response.

“Di sana (Jaring Pengaman Sosial), di dalamnya paling tidak mempertimbangkan bagi keluarga yang terpapar. Asumsinya satu keluarga 4 orang. Jika terpapar satu, maka tiga anggota keluarga lainnya paling tidak diberikan penguatan vitamin dan bantuan penunjang ekonomi kehidupan keluarga,” jelasnya.

Dalam realokasi dan refocussing anggaran itu, lanjutnya, selain merancang jaring pengaman sosial, juga diskenario untuk membiayai jaring pengaman ekonomi. Di samping itu, juga dikaitkan dengan pendayagunaan bantuan keuangan pada pemerintah desa, yang konsepnya untuk memperkuat BUMDes. Perkuatan BUMDes bertujuan untuk menumbuhkan perputaran uang di antara warga setempat. (Humas Jateng)