SEMARANG – Perguruan tinggi di Jawa Tengah akan ambil bagian menampung keluh kesah buruh, terkait UU Cipta Tenaga Kerja (Ciptaker), dengan membuat pos aduan. Hal itu mengemuka, saat Pemprov Jateng menggelar “Rembug Jateng”, menyikapi dinamika masyarakat.

 

Acara yang berlangsung di Grhadhika Bhakti Praja, Senin (12/10/2020) itu, dipimpin Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Digelar lesehan dengan menerapkan social distancing, acara Rembug Jateng juga dihadiri Rektor Undip Yos Johan Utama, Dekan Fakultas Hukum Unnes Rodiyah, dan perwakilan dari Unisula.

 

Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan, perlu adanya sosialisasi lebih lanjut mengenai UU Ciptaker. Terutama, menyerap aspirasi dan keluh kesah para buruh, agar ada pemahaman holistik terkait undang-undang yang memuat 11 klaster dan 186 pasal tersebut.

 

“Oleh karena itu, kami tugaskan Disnaker (Provinsi Jateng) membuat posko yang menyerap aspirasi,” ujar Ganjar.

 

Urgensi posko tersebut karena hingga saat ini draft resmi UU Ciptaker yang telah disetujui dalam rapat Paripurna DPR RI itu belum juga dirilis. Sehingga banyak muncul penafsiran-penafsiran yang dianggap tidak sesuai dengan spirit undang-undang tersebut.

 

Ide untuk membuat posko itu, disambut baik Rektor Undip Yos Johan Utama. Ia menyatakan, kampusnya siap mendirikan posko untuk menampung pertanyaan dari buruh terkait UU Ciptaker.

 

Insyaallah, kita akan koordinasi dengan teman-teman di sini, ada Unnes, ada UNS. Tujuannya agar mendapatkan sebanyak mungkin masukan, agar mereka (buruh) lebih nyaman. Kalau sini (pemprov) ramai, bisa ke Undip, UNS, atau Unisula,” tuturnya.

 

Yos menyebut, akan menyiapkan tempat khusus agar bisa diakses oleh mereka yang ingin mengetahui seluk beluk UU Ciptaker. Ditanya mengenai undang-undang Cipta Tenaga Kerja, Yos bilang masih menunggu draft resmi.

 

Tak golekke panggon sing gampanglah (saya carikan tempat paling mudah aksesnya) misalnya di sini, (kampus Undip) Peleburan kan bisa. Kabeh to, masak urusan kayak ngene Undip tok, ya bareng-bareng (tidak hanya Undip, untuk urusan seperti ini harus bersama-sama),” paparnya.

 

Ide dari Yos, ditanggapi positif oleh Dekan Fakultas Hukum Unnes Rodiyah. Menurutnya, pembuatan posko di lingkungan kampus, merupakan bentuk pertanggungjawaban akademik.

 

“Posko tak cuma berbatas (tempat), sekecil apapun aspirasi, kampus punya peran strategis,” ungkapnya.

 

Terkait UU Ciptaker, Rodiyah menyebut memang masih perlu disosialisasikan lebih lanjut. Oleh karenanya, kampusnya akan terus melakukan sosialisasi terhadap isi undang-undang tersebut.

 

“Besok kami juga akan melakukan sosialisasi di kampus. Beberapa pasal yang harus diperbaiki pun sudah kami utarakan dalam pertemuan tadi. Saya mohon semua mahasiswa bisa mengendalikan diri. Ada elemen, ada sarana konstitusional yang bisa kita gunakan, yakin kita bisa,” pungkas Rodiyah. (Pd/Ul, Diskominfo Jateng)