SURAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2027. Dinas Komunikasi, Informasi, dan Digital (Diskomdigi) Jateng mengeluarkan potensi pendapatan aset digital berupa wifi publik.
Hal itu disampaikan Kepala Diskomdigi Jateng, Agung Hariyadi, saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pendapatan 2027, di Surakarta, Rabu (8/4/2026) sore. Dia berharap, optimalisasi potensi layanan wifi publik bisa menjadi sumber PAD.
“Hari ini kita ikut rakor pendapatan 2027. Komdigi sebagai salah satu pengusul penyediaan baru PAD, kita menawarkan pemanfaatan aset digital, salah satunya wifi publik,” ujar Agung.
Dia menjelaskan, selama ini Pemprov Jateng terus menambah sekitar 300 titik wifi gratis setiap tahun, di seluruh kabupaten/ kota. Penambahan tersebut berdampak pada peningkatan beban fiskal daerah.
“Upaya kita dengan skema collaborative fund. Dengan kolaborasi itu, kita mendapatkan dua manfaat. Satu, penambahan wifi oleh pihak ketiga. Dua, kita mendapatkan kontribusi PAD,” ujar Agung.
Dengan penyampaian kepada DPRD Jateng tersebut, dia berharap potensi itu dapat dimasukkan dalam revisi Perda Nomor 12 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Menurutnya, konsep keberlanjutan wifi publik berupa internet gratis, juga menjadi program prioritas Gubernur Ahmad Luthfi dan Wagub Taj Yasin Maimoen. Prinsip dasarnya, program tetap berjalan untuk masyarakat, namun pembiayaannya didukung melalui kolaborasi dengan pihak ketiga.
Agung membeberkan, jika 2027 pihaknya sudah bisa berkontribusi terhadap PAD, dikalkulasikan pihaknya bisa berkontribusi sebesar Rp306 juta pada 2027.
“Setiap tahun kita akan evaluasi karena itu terkait dengan user (pengguna). Ketika user lebih banyak, itu peluang untuk peningkatan PAD lebih besar lagi,” ujarnya.
Agung menambahkan, kerja sama ini juga akan mengurangi beban fiskal tahunan yang selama ini mencapai miliaran rupiah, untuk penyediaan internet gratis.
“Dengan kita memiliki aset digital yang setiap tahun kita tingkatkan jaringannya, itu kita manfaatkan, kita daya gunakan,” ujarnya.
Gambarannya, pemprov memiliki layanan wifi publik, disewakan per titik kepada agensi atau pihak ketiga. Agensi yang mengelola captive portal dan penayangan iklan, membayar nilai sewa kepada pemprov.
Saat ini, Pemprov Jateng telah memiliki 369 titik WiFi publik yang tersebar di berbagai sektor, mulai dari desa, sekolah, hingga ruang publik. Jumlah tersebut akan terus bertambah setiap tahun. Menariknya, minat dari pihak ketiga cukup tinggi. Sejumlah agensi mulai tertarik untuk bekerja sama mengelola captive portal dan menawarkan iklan.
“Banyak yang tertarik, tidak hanya satu agensi. Karena titiknya terus bertambah, peluangnya juga besar,” ungkap Agung.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan, pihaknya akan memaksimalkan aset dan potensi untuk peningkatan pendapatan pada 2027. (Humas Jateng)*ul
