SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendata, hanya lima persen petugas kesehatan (nakes) yang tidak hadir sesuai jadwal vaksinasi Covid-19. Tidak ada yang menolak vaksin, alasannya karena ada permasalahan kesehatan atau sedang menjalani program kehamilan, dan urusan pekerjaan.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, capaian vaksinasi untuk nakes sudah mencapai 13,2 persen,dari total sekitar 30 ribu lebih nakes Jateng yang masuk data vaksinasi nasional tahap I. Data per Selasa (19/1/2021) sudah ada 4.415 orang yang mendapat suntik vaksin.
Sementara itu, mereka yang dijadwalkan mendapat suntik vaksin namun tidak hadir ada 285 orang. Sedangkan, mereka yang ditunda karena alasan penyakit penyerta (komorbid) ada 540 orang nakes.
“Ini kemarin sudah dicek yang tidak hadir mungkin karena ada tugas, (selain itu) kok rumit ya pak datanya cara inputnya, maka hari ini kita rapat untuk buat terobosan itu. Nanti itu akan dijadwalkan ulang,” ujarnya, seusai Rapat Desain Percepatan Vaksinasi, di Ruang Rapat Gedung A Lantai 2 Kantor Gubernur, Rabu (20/1/2021).
Ganjar merinci, di Kota Semarang jadwal vaksinasi yang ditunda dan komorbid, jumlahnya 245 orang. Sedangkan, yang tidak hadir 178 orang.
Di Kabupaten Semarang jadwal vaksinasi yang ditunda atau komorbid ada 72 orang dan tak hadir enam orang. Sementara, di Kota Surakarta jadwal vaksinasi yang ditunda dan komorbid ada196 orang. Sedangkan yang tidak hadir ada 98 orang.
Adapun, capaian vaksinasi di Kota Semarang mencapai 11,8 persen atau 2.219. Kabupaten Semarang 656 orang atau 16 persen, sedangkan di Kota Surakarta ada 1.541 atau 15 persen.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Yulianto Prabowo menyebut, mereka yang tidak hadir dalam vaksinasi jumlahnya hanya lima persen. Ia pun menegaskan, ketidakhadiran mereka bukan disebabkan karena menolak divaksin.
“Sekitar lima persen dari semua sasaran. Angka itu kecil. Lima persen itu sesuai pantauan tidak ada yang declare menolak vaksin. Alasannya sedang sakit, ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, program kehamilan,” ungkap Yuli.
Ia menyebut, mereka yang tidak hadir atau komorbid, hanya mengalami penundaan jadwal vaksin. Khusus untuk mereka yang dalam program kehamilan, akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter spesialis kehamilan.
Terkait percepatan vaksinasi, Yuli menyebut akan segera dilakukan. Hal itu memungkinkan, karena kapasitas dan kemampuan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, mumpuni melayani vaksinasi dalam jumlah besar.
Hal itu menyusul, pelonggaran mekanisme vaksinasi yang kini memungkinkan menggunakan cara manual. Dulu pada awal vaksinasi, calon penerima vaksin harus mendapatkan notifikasi SMS terlebih dahulu.
“Sekarang manual, kalau dulu harus menerima SMS blast, tapi daftar tetap masuk excel. Dan tidak boleh keluar dari penerima (yang sudah didaftarkan). Meskipun diperlonggar, namun akuntabilitas lalu keamanan, safety disuntik vaksin kita jamin. Bukannya gegabah,” tandasnya. (Pd/Ul, Diskominfo Jateng)
