SEMARANG – Pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kali kedelapan. Opini tersebut disampaikan Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jawa Tengah, dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018, di Gedung Berlian, Senin (27/5).
“Delapan kali memperoleh opini WTP menunjukkan komitmen dan upaya nyata DPRD dan manajemen pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan, dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik,” kata Agus di hadapan Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono KS, Ketua DPRD Jateng Rukma Setiabudi, dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jateng, Ayub Amali.
Di sisi lain, Agus juga mengingatkan, diperolehnya opini WTP bukan berarti akan memudahkan meraih opini yang sama pada tahun-tahun berikutnya. Sebab, pasti akan ada temuan-temuan baru dalam kontrol internal pemeriksaan keuangan.
“Setiap tahun masalah berubah-ubah. Jadi bukan berarti besok aman karena akan ada prosedur-prosedur baru untuk menemukan pengendalian internal yang lemah. Sehingga masalah yang muncul semakin detil,” tuturnya.
Agus juga menyoroti beberapa hal. Antara lain, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang mesti terintegrasi dengan aplikasi pendukung, agar dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih lengkap secara sistem. Selain itu, aset peralihan personel, peralatan, pembiayaan dan dokumen (P3D) bidang pendidikan, yang diharapkan dikelola secara tertib, mengingat masih ada tiga kabupaten yang belum menyerahkan P3D ke Provinsi Jateng.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan segera menindaklanjuti masukan dari BPK tersebut. Terkait Sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Ganjar akan mengintegrasikan sistem GRMS dengan sistem yang lain sehingga tidak ada lagi yang dikelola secara manual. Mengenai saran lainnya akan segera dilakukan.
“Meski WTP, bukan berarti tanpa pengecualian. Kita harus kembali melakukan cara terbaik. Prestasi harus dinaikkan. Sebelum 60 hari, kita upayakan segera membuat rekomendasi pasca diterimanya LHP atas LKPD ini,” terang Ganjar.
Disinggung mengenai pencapaian WTP untuk kali kedelapan berturut-turut, Ganjar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah yang telah mendukung dan bekerja sungguh-sungguh. Gubernur berharap pencapaian dan prestasi tersebut terus ditingkatkan, dan perolehan itu setidaknya menjadi standar minimal yang dimiliki Jawa Tengah untuk menyiapkan lompatan-lompatan baru yang lebih tinggi, dan diukur tak hanya dari income tapi outcome.
“Dukungan DPRD luar biasa dan bekerja sungguh-sungguh. Setidaknya kita telah mencoba yang terbaik, prestasi dinaikan terus, kita bicara kinerja. Mudah mudahan ini minimum standard yang kita miliki, kita akan menyiapkan untuk lompatan yang lebih tinggi. Lompatan baru menuju ukuran-ukuran kinerja dan pencapaian yang diukur dengan outcome,” ujarnya selesai menghadiri Rapat Paripurna DPRP Jawa Tengah.
Penulis : Rt/Sy, Humas Jateng/ Ic, Diskominfo Jateng
Editor : Ul, Diskominfo Jateng
