RKPD Provinsi Jawa Tengah

Kebijakan pendanaan daerah tahun 2021 tidak terlepas dari upaya pemulihan dan perkuatan perekonomian serta kondisi sosial masyarakat akibat pandemi Covid 19. Selain itu, kebijakan pendanaan juga diarahkan sebagai upaya pencapaian target sasaran dan program unggulan RPJMD 2018-2023 serta kegiatan strategis untuk penyelesaian permasalahan pembangunan. Tahun 2021 pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah diproyeksikan sebesar Rp.26,573 trilyun yang bersumber dari PAD sebesar Rp.14,798 trilyun, Dana Transfer sebesar Rp. 11,752 trilyun dan Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 23,65 milyar. Sementara itu, belanja daerah tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 26,923 trilyun terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 17,801 trilyun, belanja modal sebesar Rp.1,561 trilyun, belanja tidak terduga sebesar Rp. 20 milyar, serta belanja transfer sebesar Rp. 7,541 trilyun. Pembiayaan daerah untuk menutup defisit antara pendapatan dan belanja diproyeksikan sebesar Rp. 350 Milyar. Belanja daerah tahun 2021 antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Jawa Tengah tahun 2021. Belanja daerah Tahun 2021 dipergunakan untuk : 1) Belanja Operasi diantaranya untuk belanja gaji pegawai dan kompensasi yang diberikan kepada KDH, WKDH dan DPRD; belanja barang/jasa; belanja subsidi bunga kredit bagi koperasi, UKM dan petani; belanja hibah antara lain untuk BOSDa SMA-SMK-SLB swasta dan MA, pendidikan umum dan keagamaan, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan, sarana peribadatan/ keagamaan, kebudayaan, serta hibah kepada partai politik dan lembaga sosial kemasyarakatan; dan belanja bantuan sosial berupa Beasiswa Siswa Miskin dan perlindungan sosial bagi masyarakat non produktif melalui Program Kartu Jateng Sejahtera; 2) Belanja Modal; 3) Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat dan mendesak; 4) Belanja Transfer berupa bagi hasil pajak serta bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa.

Bentuk Informasi Yang Tersedia: Hard & Soft (file_pdf)
Jangka Waktu Penyimpanan: Selama berlaku
Jenis Media Yang Memuat Informasi: https://ppid.jatengprov.go.id/rkpd-provinsi-jawa-tengah/
Penanggungjawab Pembuatan Informasi: Ka PPID Utama
Waktu Pembuatan / Penerbitan Informasi: Update data tahun 2020
File :