SEMARANG – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucurkan bantuan pembiayaan pemulihan koperasi di masa pandemi Covid. Bantuan tersebut diberikan untuk seluruh koperasi secara nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun segera mengambil langkah positif agar koperasi di wilayahnya bisa kembali menggeliat.
Hal itu mengemuka saat Presiden melakukan video conference penyerahan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang juga disimak langsung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Jateng Ema Rachmawati, serta para pelaku koperasi, di Ruang Rapat Gedung Gubernur Jateng, Kota Semarang, Kamis (23/7/2020).
“Disiapkan oleh LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) Rp1 triliun. Ini segera diberikan kepada koperasi-koperasi yang baik, agar koperasi bisa diberikan kepada anggota-anggotanya, pelaku-pelaku usaha secepat-cepatnya,” kata Jokowi dalam video conference tersebut.
Ganjar menanggapi langkah Presiden tersebut yang merupakan angin segar bagi koperasi. Namun pihaknya mengimbau agar koperasi lebih dulu memperbaiki sistem, yaitu bila koperasi memberikan kredit hendaknya membatasi bunganya.
“Bantuan dari pusat sudah ada, bunganya enam persen. Tapi kalau KSP (koperasi simpan pinjam) kepada konsumen, kalau bisa dibatasi maksimum (bunganya) 12 persen,” kata Ganjar.
Usai acara tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jateng, Ema Rachmawati menanggapi, upaya Presiden tersebut merupakan bentuk langkah stimulus untuk pemulihan ekonomi secara nasional bagi koperasi.
“Jadi ada dari pemerintah, dari Departemen Kementerian Keuangan kepada di Kementerian Koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) sebesar Rp1 triliun,” kata Ema.
Bantuan itu digunakan di antaranya untuk restrukturisasi. Yakni di restrukturisasi ini koperasi yang sudah menjadi debitur akan mendapatkan kemudahan dalam peminjaman. Nantinya untuk pembayarannya bisa dilakukan pada enam bulan pertama dengan bunga enam persen. Kemudian enam bulan berikutnya, bunganya tiga persen.
“Tapi enam bulan pertama tidak membayar. Jadi nanti membayarnya baru, misalnya ini mengajukan sekarang, membayarnya baru Januari. Misalnya begitu. Jadi itu salah satu kemudahan,” terangnya.
Kemudian bantuan itu juga untuk pemulihan. Yaitu pelaku koperasi yang terdampak tapi belum masuk debitur juga ada skemanya sendiri. Ema melanjutkan untuk bantuan tersebut juga untuk perkuatan permodalan yang berfungsi untuk pemulihan ekonomi nasional. Di Jawa Tengah, pihaknya mencatat sampai Juli 2020 ini ada 33 koperasi yang sudah mendapatkan dari LPDB ini untuk pemulihan ekonomi nasional.
“Yang lima restrukturisasi, yang sisanya adalah perkuatan permodalan. Itu yang kita terima saat ini,” sambung Ema menambahkan.
Terkait hal itu, Dinas Koperasi dan UKM Jateng telah mempersilakan para pelaku koperasi mengajukan permodalan kepada LPDB. Nantinya, lanjut Ema, pihaknya akan membantu mengawal, dalam bentuk kerja sama dengan perusahaan penjaminan kredit daerah (Jamkrida). Dari pihak Jamkridalah yang akan mendampingi, seperti dalam hal penyusunan proposal, sampai penjaminan oleh Jamkrida kalau koperasi tidak memiliki fix asset atau aset yang baik sebagai tanggungan agunan.
Sementara itu di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, Dinas Koperasi dan UMKM menilai seluruh koperasi mengalami dampak kelesuan yang sama. Misalnya seperti penurunan omzet namun tidak sampai menjual aset.
“Rata-rata ya hampir 40 persen mengalami penurunan omzet,” beber Ema kembali.
Dampak selanjutnya, koperasi mengalami kesulitan di likuiditas atau pembiayaan. Sebab, anggotanya yaitu UMKM tidak bisa membayar utang, dan koperasi harus mengeluarkan simpanan anggota.
“Karena anggota nggak bisa hidup nih, dia mau menarik simpanannya. Sementara setoran dari anggota itu hampir kecil sekali,” jelasnya.
Meski demikian, rata-rata koperasi di Jawa Tengah sudah melakukan relaksasi, yaitu meski koperasi dalam kesulitan, mereka melakukan restrukturisasi pada anggotanya. Sehingga memang ada yang membayar pokoknya saja, atau dibayar bunganya saja.
“Atau misalnya dalam sebulan dia membayar Rp10 ribu, dibayar Rp5 ribu nggak apa-apa. Hampir semuanya sudah melakukan itu pada anggota tapi dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing koperasi,” tambah Ema.
Pihaknya mencatat, jumlah koperasi di Jawa Tengah saat ini mencapai sekitar 25 ribu unit. Dari jumlah itu, koperasi aktif ada 22 ribu unit. Sedangkan yang tidak aktif ada 3 ribu unit koperasi.
“Bantuan itu untuk koperasi yang membutuhkan saja, mangga. Jadi kita dorong koperasi yang membutuhkan, silakan,” tandasnya.
Stimulan dari Presiden itu mendapat respons positif dari para pelaku koperasi. Satu di antaranya Muhtadi dari Koperasi Unit Desa (KUD) Plongkowati Timur, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Menurut Muhtadi, di masa pandemi ini memang koperasinya terkena dampak luar biasa. Terutama, di bidang keuangan yakni bagian simpan pinjam yang macet sejak Maret 2020.
“Anggota yang pinjam dalam mengangsur tidak bisa sama sekali. Sampai sekarang nggak bisa. Dengan adanya kayak begini (bantuan Presiden), terima kasih pemerintah untuk bantuannya,” kata Muhtadi. (Ak/Ul, Diskominfo Jateng)
