Semarang – Meski meraih Peringkat II Kategori Pemerintah Provinsi dalam Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2017, namun keterbukaan informasi di Jawa Tengah diyakini Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP sudah sangat terbuka. Apalagi, masyarakat semakin mudah mengakses informasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Hal itu disampaikan Ganjar saat menerima penghargaan Anugerah KIP yang disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Dadang Somantri, di Ruang Kerja Gubernur, Selasa (2/1). Sebelumnya, penghargaan tersebut telah diserahkan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kepada Gubernur Jawa Tengah yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono KS MP, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (21/12) lalu.
Menurutnya, reformasi birokrasi dibarengi dengan keterbukaan informasi merupakan impian Ganjar bersama wakilnya Drs Heru Sudjatmoko MSi. Di mana jajaran pemprov mesti transparan, terbuka, sehingga publik dapat mengakses, dan masyarakat akan mengetahui perkembangan yang ada di provinsi ini.
“Dan saya kira, rasa-rasanya belum ada lho provinsi di Indonesia yang semua punya akun medsos dan kemudian merespons masing-masing satu per satu. Kayaknya cuma Jawa Tengah. Saya sudah cek di mana-mana. Kalau yang lain ada, mungkin cuma satu-dua yang aktif. Tapi kalau kita hampir semua, tiap hari mereka mem-promote. Maka ini bentuk kepedulian kita, komitmen kita kepada masyarakat untuk menyebarkan informasi yang memang dibutuhkan masyarakat,” ungkap Ganjar.
Tradisi keterbukaan informasi, imbuhnya, sudah dimulai pula saat awal kepemimpinannya, yakni dengan membuat laporan kepada rakyat yang dimuat di media massa. Saat ini, informasi tersebut justru lebih sering ditampilkan. Misalnya, perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat yang disampaikan kepada publik secara real time melalui media sosial, evaluasi dari BPS, dan sebagaiya.
Tak hanya dalam hal interaksi langsung dengan masyarakat, pemprov juga telah membangun berbagai sistem elektronik melalui Government Resources Management System (GRMS). Sistem elektronik tersebut juga mendapat penghargaan dari KPK, mengingat pekerjaan dan pengawasan dapat dilakukan dengan lebih mudah.
“Karena kalau kita mengandalkan (pekerjaan) di meja, mengandalkan karyawan lebih banyak, SDM lebih banyak, ya sudah nggak zaman sekarang. Sekarang mesti multi talent, dan yang dikerjakan, kalau handphone itu mesti multi tasking. Jadi semua orang itu bisa mengerjakan. Kalau kita mau mengerjakan satu surat nggak perlu nyari sekretaris, hai kamu ketikin dulu. Kita sendiri bisa,” sorotnya.
Pada level pimpinan, gubernur berharap lebih memikirkan mengenai stategi dan kebijakan. Kebijakan yang diambil itu pun mesti bisa diterjemahkan jajaran di bawahnya. Bahkan, jika ada persoalan di lapangan atau di masyarakat, mereka akan merespons sendiri.
“Mereka boleh memublikasikan diri. Dan saya sampaikan kepada Jakarta juga, bahwa apa yang perlu dipublikasikan dari Jakarta, kita siap memublikasikan di bawahnya. Sehingga informasi apa pun di sana, e-tol, ke bawah bicara e-tol semua. PTSP sekarang harus lebih cepat, di-bottle necking, ya di-bottle necking semuanya. Besok liburan tahun baru, informasi cuaca BMKG seperti ini, begitu masuk di Jakarta langsung daerah membuka semua,” beber gubernur.
Dia berharap transparansi yang telah dibangun tersebut juga bisa mengedukasi masyarakat jika transparan bukan berarti telanjang. Pemprov sudah memberikan keterbukaan, tapi masyarakat pun mesti tahu jika yang bersifat rahasia bukan untuk dipublikasikan.
“Harapan kita publik pun nantinya menghormati kita. Kita akan berikan tidak hanya keterbukaan di informasi publiknya saja, tapi juga per individunya. Misalnya, kita dengan KPK punya komitmen LHKPN, pengelolaan gratifikasi, yang tiga tahun juga mendapatkan penghargaan terus. Pemprov Jateng, ASN Jateng sudah on the track-lah untuk soal ini,” kata mantan anggota DPR RI ini.
Tak sekadar penghargaan, mendatang gubernur meminta sistem yang ada tersebut terus dirawat. Jangan sampai sistem yang sudah terbangun akan berbalik arah. Sistem itu sangat penting untuk dimenej. Karenanya, Ganjar menilai perlunya divisi khusus yang menangani sistem elektronik tersebut, misalnya dari Diskominfo.
“Ke depan tinggal merawat saja. Ketakutan saya adalah nanti ada satu titik terus balik, itu mengerikan buat saya. Ini tidak boleh balik. Ini point of no return. Begitu kita terbuka harus terus. Tinggal kita menyempurnakan terus,” tandasnya. (Ul, Diskominfo Jateng)